tenaga kerja asing (Cina) di Indonesia

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak memihak kepada rakyat. Deputi Presiden KSPI, Muhammad Rusdi menyebutkan bahwa salah-satu poin yang ia kritisi ialah meniadakan syarat bagi tenaga asing untuk bekerja di Indonesia.

“Fakta di ketenagakerjaan Indonesia pemerintah menyulitkan rakyatnya misal pada tahap magang, anak magang ini mudah di PHK dan tidak diberikan upah hanya diberikan uang saku,” katanya dalam diskusi “Pengangguran Banyak, Jokowi Impor Tenaga Kerja”, Jakarta, Kamis, (12/04/2018).

Rusdi juga menilai Perpres 20 tahun 2018 bukti Jokowi tidak berpihak kepada buruh Indonesia. Implikasinya ialah sulitnya mendapat pekerjaan di Indonesia, pengangguran meningkat, kenaikan upah tak sebanding dengan pengeluaran.

“Jadi anehnya di Indonesia itu bekerja malah jadi miskin. Bagaimana tidak, satu sisi semua harga akomodasi hidup naik, tetapi upah tak sebanding dengan pengeluaran,” ungkapnya.

Dampaknya industri Indonesia akan menurun karena berkurangnya daya beli. Rusdi mengatakan, klaim pembangunan infrastruktur meningkatkan industri semen dan kontraktor, faktanya barang yang dipakai adalah barang asal Cina.

“Jadi tenaga kerjanya dari luar, bahan materialnya dari luar. Jadi Rezim ini gak mampu bekerja tapi belagu. Negara ini gak punya uang, tetapi ngotot melakukan pembangunan. Akhirnya dipermainkan oleh orang asing,” pungkasnya.

Rusdi juga mengungkapkan sebelumnya dalam Permenakertrans 35 tahun 2015 pemerintah malah menghilangkan prasyarat-prasyarat yang sebelumnya sudah diatur dengan baik oleh Permenakertrans Nomor 16 Tentang TKA.

Salah satu prasyarat yang dihilangkan, menurut dia, adalah tidak ada lagi aturan yang mengharuskan TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Padahal, dalam dunia kerja, berkomunikasi dengan rekan sejawat merupakan hal yang sangat penting.

“Nah, kalau seorang pekerja itu tidak bisa bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, ini menjadi aneh, menjadi masalah buat perusahaan itu sendiri,” pungkasnya. [risalahpos.com]

Sumber : Kiblat.net

Labels: ,