Buruh atau kaum pekerja merupakan tolak ukur nyata tingkat kesejahteraan bangsa. Sebab, di sebuah negara yang memiliki buruh sejahtera, maka dapat dipastikan lapisan masyarakat lainnya, apapun profesinya juga sejahtera.

Pernyataan ini dilontarkan Ketua Komite III DPD RI yang membidangi persoalan tenaga kerja, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/5).

“Itulah kenapa isu Peringatan May Day dari tahun ke tahun, bukan hanya soal upah dan sistem ketenagakerjaan saja, tetapi isu-isu lain mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, ketimpangan sosial dan ekonomi, penggusuran, pelestarian lingkungan hidup hingga menggugat berbagai kebijakan Pemerintah yang mempersulit kehidupan rakyat,” jelasnya.

Fahira menilai, jika setiap May Day tuntutan buruh semakin kritis dan banyak, maka itu merupakan tanda kehidupannya makin susah.

Menurutnya, kebijakan negara yang tidak berpihak ke rakyat, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kelangkaan BBM subsidi atau ketidakmampuan negara mengelola ekonomi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok meroket dan banyak usaha yang gulung tikar sehingga daya beli menurun, pasti berdampak langsung dan menyengsarakan buruh.

“Buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kaum pekerja lainnya yang paling merasakan dampaknya jika pemerintah tidak mampu mengelola ekonomi dengan baik dan benar. Sendi-sendi kehidupan mereka akan terganggu bahkan lumpuh jika pertumbuhan dan pemerataan ekonomi terus stagnan begini,” tukas Senator Jakarta ini.

Kata Fahira, May Day tahun ini buruh akan menyuarakan penolakan pada Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), menolak buruh kasar TKA, menolak upah murah dan mencabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Selain itu, May Day juga menyoroti kanaikan harga-harga kebutuhan pokok (beras), TDL, BBM, dan menuntut pemerintah serius membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi,” tukasnya. [risalahpos]

Sumber : rmol

Labels: ,