Penghadangan terhadap Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru tak sedikit membuat publik heran. Tak sedikit pula yang geram. Pasalnya seorang wanita parubaya yang juga aktivis dari gerakan #2019GantiPresiden di Persekusi, didemo di objek vital bandara oleh orang yang mengklaim diri mewakili masyarakat melayu hingga dipulangkan secara paksa oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya juga terjadi demo di Bandara Hang Nadim oleh sekelompok orang yang menolak kedatangan Neno Warisman di Batam. Hingga kejadian pun terulang, Neno dipulangkan secara paksa. Hal yang sama juga terjadi pada Rocky Gerung, orang yang terkenal karena sering mengkritik pemerintah ini ditolak kedatangannya di Bangka Belitung oleh sekelompok orang yang mengklaim mewakili masyarakat.

Yang lebih menarik lagi, Persekusi (-penindasan, jika boleh saya sebut) yang akan diangkat sebagai tema dalam acara diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan judul tema “persekusi di negeri demokrasi” pada malam selasa kemarin dibatalkan. Pihak kru ILC mengatakan acara dibatalkan karena adanya masalah keamanan internal. Terbatas pada alasan-alasan yang diungkapkan oleh tim kru terus menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa?

Jika kita melihat secara konstitusional, gerakan #2019GantiPresiden sah-sah saja dilakukan. Gerakan ini juga bukan tindakan makar. Pembatasan masa jabatan sudah sangat jelas dan tegas disampaikan dalam konstitusi kita yakni UUD 1945. Dalam pasal 7 nya dinyatakan bahwa masa jabatan presiden hanya selama 5 tahun dan setelahnya bisa dipilih kembali dengan jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, konstitusi menjamin adanya pergantian Presiden yakni selama 5 tahun sekali dan melarang siapa saja yang menjabat sebagai Presiden dan juga wakilnya selama lebih dari 2 periode. Selain itu Bawaslu juga telah menyatakan bahwa gerakan ini juga bukan bagian dari kampanye.

Maka persekusi terhadap aktivis gerakan ini hanyalah reaksi dari mereka yang takut kehilangan kekuasaan. Atau jika diperhalus “takut kehilangan bagiannya dari kekuasaan”.

Maka wajar jika Rocky Gerung mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden ini adalah ekpresi dari kejengkelan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat telah menilai kinerja yang kurang baik dari pemerintah yang telah menjabat selama hampir 5 tahun ini.

Tapi “ekspresi kejengkelan” ini dibalas dengan sesuatu yang lebih buruk lagi, yakni persekusi. Seharusnya pemerintah belajar bahwa masyarakat tidak mudah dibodohi dengan kalimat-kalimat pemanis, sebagai contoh staf ahli kepresidenan yang “keuh keuh” mengatakan bahwa gerakan ini bagian dari makar terhadap negara.

Seharusnya pemerintah juga belajar, suara-suara yang selama ini dibungkam akan terus menarik perhatian banyak khalayak dan mendatangkan simpati. Sehingga tak terelakkan lagi masyarakat akan menilai, bahwa pemerintah tak layak meneruskan periode kekuasaannya. [risalahpos.com]

Labels: ,