Diawal tulisan ini, saya ingin mengkonfirmasi lebih dulu. Bahwa ulasan mengenai “Kajian Prinsip Konstitusionalisme dalam Piagam Madinah Dan Relevansinya bagi Konstitusi Indonesia” adalah skripsi milik mas Himas El Hakim yang juga beliau buku-kan. Dengan kata lain, saya hanya mereview apa yang ditulis oleh mas Himas El Hakim dalam skripsi atau bukunya. Selamat menikmati.

Pendahuluan
Setiap negara yang lahir pastilah memiliki cita-cita besar yang disusun oleh para pendirinya. Termasuk Negara Indonesia. Cita-cita Negara Indonesia tertuang didalam konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi negara. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:”..... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum....” menjadi cita-cita luhur dari berdirinya Indonesia. Cita-cita inilah yang menjadi salahsatu faktor penting dari eksistensi Negara Indonesia dan pemerintahannya.

Dalam mencapai tujuan tersebut, tentulah dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemegang kekuasaan yaitu negara dengan rakyat yang menjadi salahsatu unsur penting bagi eksesitensi negara. Akan tetapi bila kita lacak hubungan antara negara dan rakyat dinegara kita, tidaklah sepenuhnya berjalan baik. Sejarah negara kita mencatat bahwa gerakan yang pecah pada tahun 1966 maupun 1998 adalah bukti kekecewaan rakyat kepada negara. Hal ini juga diperparah dengan diintegrasi antar rakyat sendiri. Konflik yang disebabkan oleh isu suku, agama, ras dan antar golongan mewarnai perjalanan panjang Indonesia. Tentunya hal semacam ini dapat menjadi benih-benih perpecahan di negara kita sendiri. Patutlah kemudian dipertanyakan kembali identitas negara kita sebagai negara kesatuan. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kondisi seperti ini, dapatkah cita-cita negara kita bisa terwujud?

Kondisi ini berbeda dengan negara yang berdiri ribuan tahun silam. Negara Madinah. Negara yang mampu menjadi peradaban besar hingga berabad-abad lamanya tak lepas dari lahirnya dokumen kesepakatan politik antara kaum pendatang Muhajirin dan penduduk asli setempat kaum Anshar. Dokumen itu yang sekarang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dengan dokumen inilah salahsatunya yang menjadi landasan pacu bagi kemajuan Negara Madinah.

Ada hal yang menarik dari komposisi masyarakat Madinah. Karena masyarakat Madinah terdiri dari kaum muslimin sebagai mayoritas dengan segala heterogenitas kesukuan yang ada. Tentulah, hal ini menjadikan Negara Madinah memiliki unsur kesamaan dengan Negara Indonesia. Pada sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi sebagai dasar negara. Sementara Negara Madinah juga memiliki dokumen yang disebut sebagai Piagam Madinah. Piagam tersebut pada hakikatnya juga konstitusi modern pada zamannya sebagaimana pendapat Ahmad Sukardja yakni: “Piagam Madinah adalah Kontitusi Negara Madinah, yang dibentuk pada masa awal masa klasik Islam, tepatnya sekitar tahun 622 M’.

Meskipun Piagam Madinah tidak lagi diberlakukan, namun sebagai political legal document yang memiliki konten luar biasa dan impilikasi besar pada penerapan kenegaraannya, Piagam Madinah tetap dianggap sebagai konstitusi idealis bagi kaum muslimin yang menjadi contoh dalam pembentukan khilafah islamiyah ‘ala minhajin nubuwah, terutama penerapan kehidupan bernegara yang heterogen dan majemuk.

Definisi Prinsip Konstitusionalisme
Mengenai prinsip konstitusionalisme dikemukakan oleh Muhammad Alim bahwa, “Gagasan konstitusionalisme adalah gagasan yang membuat konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.” Berdasarkan pendapat ini, dapatlah kita simpulkan bahwa didalam konstitusionalisme terdapat dua prinsip utama, yakni:
1. Pembatasan kekuasaan lembaga negara; guna
2. Melindungi dan menjamin hak-hak warga negara.

Kedua elemen inilah yang harus ada didalam konstitusi sebuah negara yang menganut gagasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme dalam prinsipnya harus diatur dalam konstitusi negara. Konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi sekaligus fundamental dalam suatu negara merupakan instrumen utama dalam bukti nyata penerapan konstitusionalisme dalam suatu negara.

Prinsip Kontitusionalisme dalam Piagam Madinah
Piagam Madinah yang menjadi konstitusi modern pada masanya jelas memiliki perbedaan dengan konstitusi negara lain khususnya dimasa sekarang. Terbentuk dari Gentlement agreement antara Muhajirin, Anshar dan penduduk asli merupakan bentuk kesamaan visi dan misi dalam membentuk masyarakat madani guna mencapai tujuan keamanan, kesejahteraan dan keadilan.

Pembatasan kekuasaan didalam Piagam Madinah diatur secara sederhana karena mengatur seputar prinsipil saja. Hal demikian terjadi karena kondisi sosial politik yang ada di Negara Madinah sedikit banyaknya sudah membantu berjalannya urusan kenegaraan, sehingga konstitusi tidak harus menjelaskannya secara rinci. Hal ini juga disebabkan masih kuatnya latar belakang budaya kekabilahan. Disamping itu juga, pengaturan minimalis mengenai kekuasaan telah disapakati oleh rakyat Madinah itu sendiri.

Dapat dilihat bahwa upaya penyelesaian sengketa antar suku atau kabilah ada pada ketentuan Allah SWT dan pada Muhammad SAW sebagai kepala negara. Sebagaimana tertuang dalam pasal 23 dan 24 Piagam Madinah. Hal ini menunjukkan posisi kepala negara sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudisial yang memiliki fungsi eksekusi pula. Ini sangat logis karena fungsi eksekusi pada suatu putusan memberi arti dan dampak jika penegakkan hukumnya kuat. Sementara untuk penyelesaian sengketa internal golongan bisa diselesaikan dengan adat masing-masing. Ini menunjukan bahwa ekseistensi, pengaruh suku-suku dan membolehkan adat yang dianggap baik terus berjalan mendapat pengakuan dari negara.

Sementara untuk urusan kewenangan kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak banyak dijelaskan secara rinci, karena disebutkan tadi bahwa hal demikian terjadi karena kondisi sosial politik yang ada di Negara Madinah sedikit banyaknya sudah membantu berjalannya urusan kenegaraan, sehingga konstitusi tidak harus menjelaskannya secara rinci. Beberapa penjelasan mengenai ruang kekuasaan eksekutif dan legislatif tertuang dalam pasal 36 dan 42 Piagam Madinah.

Piagam Madinah secara kelembagaan melahirkan konsep musyawarah sebagai instrumen dalam menguji kebijakan negara yang dilaksanakan. Musyawarah sebagai intrumen legislatif memiliki fungsi check and balance dalam memperkuat maupun mengubah kebijakan kepala negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Adanya keberatan atas kebijakan negara bahkan oleh seorang individu, akan dibawa keranah musyawarah dan memungkinkan adanya perubahan dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh kepala negara. Hal ini tersirat dalam pasal 12 dan pasal 17 Piagam Madinah.

Sedangkan perlindungan hak warga negara dan hak asasi manusia dijelaskan secara rinci dan lebih dikhususkan didalam Piagam Madinah. Bahkan untuk urusan ini ditulis secara detail berdasarkan kabilah, suku dan agamanya. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan atas masing-masing pihak. (Lihat pasal 2 s.d 10 Piagam Madinah).

Dengan demikian perlindungan hak warga negara khususnya golongan menjadi poin utama dalam Piagam Madinah. Dan perlu diketahui, bahwa prinsip konstitusionalisme Piagam Madinah mengenai pengaturan kekuasaan maupun perlindungan hak warga negara sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan kebutuhan yang ada pada saat itu.

Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia
Dalam sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi negara. Mulai dari UUD 1945 kemudian beralih ke Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945. Yang terbaru, UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali dalam perkembangannya. Hal ini terjadi karena pemerintah disibukkan dengan upaya mempertahankan status kemerdekaan Indonesia dan kecenderungan executive heavy dan lemahnya perlindungan hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998.

Prinsip konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen baik dalam hal pembatasan maupun perlindungan hak warga negara diatur secara detail. Hal ini disebabkan  karena Indonesia merupakan negara hukum yang menghendaki kepastian hukum sebagai salah satu faktor pentingnya.

Pembatasan kekuasaan diatur secara khusus dalam 8 bab didalam UUD 1945. Didalamnya mengatur secara khusus masing-masing lembaga baik eksukutif, legislatif maupun yudisial. (Lihat pasal 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD 1945 amandemen ke-4). Pengaturan kekuasaan negara didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menunjukan bahwa adanya upaya untuk membatasi kekuasaan.

Sementara itu pengaturan mengenai perlindungan hak warga negara Indonesia dan hak asasi manusia diatur secara terperinci didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945. (Lihat pasal 26, 27, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30 ayat (1), dan pasal 31 ayat (1)). Dengan demikian hal ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang memegang prinsip konstitusionalisme yang tertulis dan rigid dialam konstitusinya.

Tetapi disisi lain, konstitusi Indonesia bukan tanpa cacat dan kekurangan. Dalam sejarah perjalanannya banyak terjadi krisis konstitusionalisme yang terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena semakin merebaknya disintegrasi baik antar warga negara, antar warga negara dan lembaga negara maupun lembaga negara dengan lembaga negara.

Hal menarik lainnya adalah bahwa konflik antara kepentingan warga negara dengan lembaga negara  yang bisa dilihat dari jumlah pengajuan Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menandakan bahwa penerapan Undang-Undang seringkali tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Berdasarkan hasil laporan Mahkamah Konstitusi diwebsite resminya, Jumlah Undang-Undang yang diuji sebanyak 406 (data 2015).

Dengan ini, renovasi undang-undang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Konstitusi Indonesia memerlukan solusi-solusi yang juga memiliki sifat formal dan subtansial yang dilaksanakan baik oleh pemegang kekuasaan maupun warga negara.

Bentuk Relevansi Prinsip Konstitusionalisme Piagam Madinah terhadap Konstitusi Indonesia
Piagam Madinah yang lahir ribuan tahun silam, memiliki beberapa hal secara prinsipil yang dapat diambil pelajarannya bagi konstitusi Indonesia. Hal ini setidaknya didukung oleh dua pendekatan, yakni pendekatan negara dan pendekatan rakyat.

Dalam pendekatan negara, jika dibandingkan antara berdirinya Madinah dan Indonesia terdapat beberapa kesamaan. Pertama, dikedua negara tersebut lahir dari asimilasi inter-regional. Madinah dengan komposisi kaum Muhajirin-Anshor sedangkan Indonesia dengan komposisi suku dari pulau Sabang-Marauke. Kedua, adanya momentum yang mengikat sebagi bentuk keseriusan komitmen terikat dalam satu ikatan bernama negara. Madinah dengan Ba’iat Aqabah pertama dan kedua yang mencapain puncaknya dalam Piagam Madinah, sedangkan Indonesia dengan tersusunnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Adapun ditinjau dari pendekatan rakyat, maka kedua negara sama-sama cukup merepresentasikan negara yang heterogen. Madinah yang diisi beberapa kabilah-kabilah dari berbagai Jazirah Arab sedangkan Indonesia yang tercatat memiliki 633 kelompok suku. Begitu pula dalam segi agama atau kepercayaan. Keduanya sama-sama memiliki keberagaman.

Melihat bahwa relevansi latarbelakang kedua negara tersebut didasarkan pada pendekatan negara dan pendekatan rakyat, setidaknya terdapat beberapa relevansi konstitusionalisme Piagam Madinah yang dapat dijadikan pelajaran dalam Konstitusi Indonesia yakni: relevansi formal dan relevansi substansial. 

1. Relevansi Formal Piagam Madinah bagi Konstitusi Indonesia
Relevansi formal bagi konstitusi Indonesia terletak pada bentuknya yang prinsipil. Sederhana namun sesuai dengan kebutuhan zaman. Walaupum demikian, Piagam Madinah tidak banyak mengulas hal-hal secara detail, tetapi disinilah kelebihannya. Hal ini membuat keberlakuan Piagam Madinah secara prinsipil mudah diterima dan berjalan sesuai antara das sein dan das sollen.

Memang secara formal, konstitusi Indonesia sudah mencapai taraf yang lebih baik dan progresif jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Tetapi terdapat beberapa hal yang masih belum terakomodasi secara formal dalam konstitusi, salahsatunya pengakuan hak adat di Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat beragamnya heterogenitas suku di Indonesia namun tidak dilindungi secara layak di konstitusi.

Dalam hal ini, sudah selayaknya Indonesia belajar dari Piagam Madinah untuk lebih serius melindungi kepentingan dan hak adat yang hidup lebih dulu dan ikut menghidupkan Indonesia. 

2. Relevansi Subtansial Piagam Madinah bagi Konstitusi Indonesia
Bentuk relevansi dalam hal subtansial ini adalah mengenai penjagaan stabilitas politik dalam rangka menjalankan konstitusi secara bertanggungjawab. Hal ini dilakukan agar kultur yang ada masyarakat dapat mendukung pelaksanaan kebijakan negara.

Konsep musyawarah yang menjadi ciri khas konstitusionalisme Piagam Madinah memberikan ruang bagi rakyat dan penguasa untuk leluasa bertemu. Walaupun tidak tersurat secara formal dalam Piagam Madinah namun secara praktik dan substansial sudah dipahami dan berlaku di masyarakat Madinah.

Realisasi subtansial dari relevansi ini sebenarnya akan lebih mudah di Indonesia karena pada dasarnya secara kultural Indonesia sudah memiliki substansi dari konstitusi, salahsatunya Pancasila. Namun jika belajar dari Piagam Madinah, Pancasila sebagai esensi dari Konstitusi tidak perlu diformalisasikan dalam bentuk undang-undang yang terbatas. Fokus negara harusnya ada pada pelaksanaan kebijakan pada tataran masyarakat dengan nafas Pancasila. Indikator sederhananya adalah kebijakan-kebijakan dari negara semakin sedikit mendapat resistensi dari rakyatnya.

Penutup
Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama islam ditambah dengan latar belakang historis yang kental dengan kiprah Muslim dalam pembangunan pondasi kenegaraan harus banyak belajar pada Rasulullah secara Role Model atau Uswatun Hasanah. Tidak hanya secara ibadah ritual namun juga penerapan nan kelihaian siyasah. Kajian prinsipil pada dokumen dan kebijakan masa lampau jelas diperlukan dan digalakkan oleh cendekiawan islam. Pusat-pusat kajian tentu menjadi sarana primer penemuan kembali prinsip siyasah islamiyah yang terlupakan sekaligus memberikan solusi bagaimana penerapannya kembali di era modern dengan segala kompromi didalamnya. Wallahu’alam.

Labels: